PERAN PENTING KETERSEDIAAN DATA INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BOGOR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENDUKUNG PERENCANAAN JAWA BARAT

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, artinya selain ditujukan untuk memenuhi prioritas daerah dari visi dan misi kepala daerah, pembangunan daerah juga harus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Indikator Pembangunan Makro :

  • Aspek yang mneganalisa semua masalah dalam satu sistem aspeknya, dimana analisa bersifat umum. Diantaranya adalah aspek ekonomi, Demografi dan aspek lainnya yang sangat mempengaruhi masyarakat.
  • Dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan suatu wilayah, perenan data statistic dirasakan semakin penting, sejalan dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat.
  • Indicator-indikator tersebut merupakan gambaran hasil pencapaian pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Indikator pembangunan kab/Kota dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia(tergantung kebijakan kab/kota).

Fungsi Data Untuk Dokumen Perencanaan

Tahunan -> RKPD

Mengah -> RPJMD

Panjang -> RPJPD

Kewenangan Terkait Pengelolaan Data

Bappeda

  • Sebagai perencana pembangunan daerah dikoordinasikan, diintegrasikan dan diharmisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
  • SIPD yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dikelola oleh bappeda
  • Namun, bappeda hanya merupakan pengguna/user dari data yang telah dikumpulkan dan dimanfaatkan

BPS

  • Data statistic dasar diselenggarakan oleh badan statistic
  • Statistic dasar adalah ststistic yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sectoral, bersekala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab badan.
  • Dalam menyelenggarakan ststistik dasar sebagaimana dimaksud badan memperoleh data dengan cara:
  1. Sensus
  2. Survei
  3. Kompilasi produk administrasi dan
  4. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

PD TEKNIS

  • Statistik sectoral diselenggarakan oleh onstansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan
  • Ststistik sectoral adalah statistic yang pemanfaatannya ditujukan unruk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi bersangkutan.
  • Statistic sectoral harus diselenggarakan bersama dengan badan apabila ststistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional.

 

Berita Lainnya :

Bappedalitbang Melakukan Pembahasan Mengenai CLOUD... Bappedalitbang mengadakan rapat pertemuan dengan BPPT membahas mengenai Claud Simral yang akan di uji cobakan di Kabupaten Bogor. Bppt berharaap ujico...
Bappedalitbang Melakukan Gerakan Gotong Royong dal... Bappedalitbang Jumat (14/07/2017), melaksanakan gerakan gotong royong serentak dalam rangka pemulihan dan konservasi lingkungan hidup yang dilaksakan ...
GEOPARK PONGKOR DIAKUI SEBAGAI GEOPARK NASIONAL Setelah melalui beberapa tahapan penilaian, akhirnya Geopark Pongkor secara resmi  diakui sebagai Geopark Nasional. Hal ini dibuktikan dengan telah di...
LAUNCHING TERAS PANCAKARSA DALAM RANGKA FORUM KONS... Memasuki tahapan keempat rencana pembangunan jangka panjang, yaitu periode tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menyusun Rencana Pemban...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *