MEMANCANG ASA KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN INKLUSIF, Gagasan Pengembangan Pendidikan Bagi Difabel

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Melalui pendidikan hidup manusia bisa lebih bermartabat, karena pendidikan proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan. Selain itu, juga penguatan dan penyempurnaan semua potensi manusia. Makanya, negara wajib memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2), dimana negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) mendapatkan fasilitas pendidikan khusus yang sesuai dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), mulai jenjang Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) sampai dengan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Namun, tak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifi sme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak – anak difabel dengan anak – anak non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabelsendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Pada umumnya, lokasi SLB berada di ibu Kota Kabupaten, padahal anak–anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa), tidak hanya di ibu kota kabupaten. Akibatnya sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan diatas dapat berakibat pada kegagalan program wajib belajar.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah memiliki peraturan yang memayungi penyelenggaraan pendidikan inklusif, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terutama pada Pasal 32 ayat (1), serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pendidikan khusus di Kabupaten Bogor. Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan angka partisipasi anak berkebutuhan khusus serta membangun karakter, nilai, dan norma bagi semua peserta didik di sekolah penyelenggara inklusif, Kabupaten Bogor juga telah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 421/597/Kpts/ Per-UU/2014. Dilihat dari perbandingan jumlah LembagaPendidikan Jenjang PAUD PNF dan TK regulerdengan inklusif, dari jumlah 1.855 lembagapendidikan PAUD di Kabupaten Bogor, belum adasatu pun yang menjadi penyelenggara pendidikaninklusif. Sementara untuk jenjang TK (Taman Kanak-Kanak) jumlah sekolah penyelenggara pendidikaninklusif masih sangat sedikit, yakni baru 1,42%.

Untuk jenjang Sekolah dasar (SD), jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Berawal dari enam SD di Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan pendidikan inklusif mulai 2003, sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari 54 sekolah (negeri dan swasta) yang tersebar di 11 kecamatan. Namun jika dibandingkan dengan jumlah sekolah reguler jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang ada, sekolah jenjang SD yang menjadi penyelenggara pendidikan inklusif masih sangat sedikit, yakni 1,75% untuk sekolah negeri dan 10,8% untuk sekolah swasta.

Untuk jenjang SMP, jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor juga sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Berawal dari 9 (sembilan) SMP di Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sekarang lebih dari 12 sekolah (negeri dan swasta) yang tersebar di 4 kecamatan. Rendahnya Ketersediaan layanan pendidikan Inklusif jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP berkorelasi positif dengan ketersediaan sekolah penyelenggara inklusif di Kabupaten Bogor yang jumlahnya belum mencukupi untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.

Implikasi manajerial bagi sekolah umum/reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif yang perlu mendapat perhatian, diantaranya 1. Sekolah umum/reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, 2. Sekolah umum/ reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, 3. Guru di kelas umum/ reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif, 4. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta 5. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.

Pada dasarnya pendidikan inklusif di jenjang PAUD, TK, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bogor masih memiliki banyak keterbatasan, yaitu kurangnya tenaga pendidik dalam memahami karakteristik dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Sekolah juga mengalami kekurangan tenaga pendidik (GPK) dari PLB, sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum memadai untuk aksesibilitas siswa berkebutuhan khusus, serta fasilitas penunjang bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif juga perlu diperhatikan. Siswa berkebutuhan khusus sangat memerlukan fasilitas penunjang yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana, saat ini dukungan sarana prasarana di sekolah penyelenggara inklusif terutama dari sisi bangunan sekolah yang ramah terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk jenjang PAUD, TK, dan Sekolah Dasar (SD) masih sangat minim bahkan belum ada. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Kabupaten Bogor baru akan memiliki 1 (satu) sekolah yang ramah anak berkebutuhan khusus yakni bangunan SDN Ciawi 03 yang sekarang masih dalam proses pembangunan. Bangunan SDN Ciawi 03 ini nantinya akan dijadikan prototype untuk bangunan sekolah khususnya SD yang ramah anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, dukungan sarana prasarana di sekolah penyelenggara inklusif untuk jenjang SMP, kondisinya jauh lebih baik, selain beberapa sekolah SMP swasta juga terdapat sekitar 10 SMP Negeri di 10 kecamatan yang bangunannya sudah ramah anak berkebutuhan khusus.

Implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor selama ini lebih didasarkan pada aksi responsif terhadap fenomena yang mendorong untuk menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Kondisi ini menyebabkan implementasinya belum didasarkan perencanaan yang menjamin konteks waktu dan pemetaan wilayah kerja secara sistematik dan sistemik, dengan rumusan indikator keberhasilan yang terukur. Berdasarkan pada analisis kebijakan nasional dan kondisi kontekstual pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor, maka pada tahun 2017 ini, Bidang Kesejahteraan Sosial Bappedalitbang Kabupaten Bogor menggagas kegiatan penyusunan rencana pengembangan pendidikan inklusif tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk 1) menyediakan pedoman bagi pengembangan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor selama lima tahun kedepan; 2) memberikan arah yang jelas tentang pengembangan pendidikan inklusif serta 3) meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, serta integrasi antar pelaku pembangunan khususnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan dan pengembangan

Berita Lainnya :

BAPPEDALITBANG SIAPKAN LIMA PEMBANGUNAN DAERAH TER... Cibinong, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor menyiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah ...
FORUM GABUNGAN SKPD BAPPEDALITBANG KABUPATEN BOGOR Cibinong(20/02), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Bogor menyelenggarakan Rapat forum gabung...
Penghargaan Pembangunan Daerah 2018 Rabu, tanggal 20/03/2018 Bappedalitbang Kabupaten Bogor kedatangan Tim Penilai Provinsi(Tim Penilai Independen dan Tim Penilai Utama) dalam Nominasi P...
RAKOR JARLIT IMPLEMENTASI PROGRAM “COLLABORATIVE I... Cibinong (3/3) Bappedalitbang melaksanakan Rapat Koordinasi Jaringan Penelitian yang bertemakan “Implementasi Program Collaborative Innovation Center ...